Banagan, 11/03/2023. Penyelenggaran pemerintahan desa merupakan konsep yang terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan dari fungsi-fungsi lainnya, yaitu pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Justru fungsi terakhir, pemberdayaan masyarakat desa, yang menjiwai fungsi-fungsi lainnya, melalui nilai lokal yang disebut gotong royong.
Mengutip dari pandangan Kushandajani (2019) Ketua STKIP Dampal Selatan Dr. Rus’an, S.Ag, M.Pd mengemukakan dalam seminar pengembangan Desa bahwa : Kemampuan kepala desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa akan berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat sebagai daya dukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Bagi Desa, pemberdayaan masyarakat desa menjadi ruh utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara luas. Saat Desa mampu melakukan pemberdayaan masyarakat, maka secara langsung akan mendorong partisipasi masyarakat, dan akhirnya jalan menjadi mudah saat program pembangunan desa dilaksanakan.
Dalam semiar pemberdayaan Masyarakat Desa, beberapa pandangan yang dikemukakan oleh Rus’an bahwa ada beberapa strategi pemberdayaan Desa yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa antara lain:
- Melakuka Penyuluhan bahaya narkoba, Pelatihan Perencanaan Partisipatif Kader Desa, Pelatihan dan pendampingan penyusunan PERDES, RKPDes, RPJMDes, APBDes serta laporan pertanggungjawabannya,
- Pelatihan pembuatan industri rumah tangga yang berbasis pada kebutuhan masyarakat.
- Melakukan Pelatihan KADER DESA
- Penguatan Kelembagaan Desa
- Penguatan BUMDES dan
- Melepaskan masyarakat dari kergantungan bantuan dari luar agar masyarakat Desa bisa Mandiri.
Camat Dampal Utara dalam tanggapannya bahwa, saatnya kita semua dapat memanfaatkan momen ini untuk berbenah, dan berharap STKIP Dampal Selatan dapat memberikan pendampingan dan sumbangsi pemikiran dalam mewujudkan Desa Mandiri di Wilayah Kec. Dampal Utara.
No responses yet